Pemekaran Provinsi KalTeng, Perlu Kah ?

Romondus Romi, SH

Beberapa pekan terkahir isu pemekaran provinsi di wilayah Kotawaringin & Barito Kalimantan Tengah kembali mencuat dan cukup menjadi perhatian khusus bagi kita semua, mengingat hal ini merupakan agenda besar yang dapat memberikan dampak perubahan yang sangat besar untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan juga mengingat agenda-agenda besar yang sedang dihadapai oleh kita semua terutama menghadapi pandemic Covid-19 dan persoalan-persoalan lingkungan yang sepertinya terus menerjang Kalimantan dengan bencana banjir  yang sangat memprihatinkan. 

Tentu kita semua tidak ingin terburu-buru untuk mendukung pelaksanakan sebuah pemekaran wilayah otonomi baru, namun pun demikian juga tidak elok dan terkesan reaktif apabila kita menolak mentah-mentah sebuah pemekaran wilayah otonomi baru tanpa kajian dan pemahaman-pemahaman yang konstruktif.

Pemekaran suatau wilayah otonomi baru tentu tidak semudah seperti yang di inginkan & harapan-harapan para elit politik tertentu maupun masyarakat luas. Harus melalui sebuah kajian-kajian strategis dan pelaksanaan terhadap undang-undang yang mengatur tentang kelayakan suatu pemekaran wilayah otonomi baru

Seperti yang tertuang didalam Pasal 32-38 Undang-undang UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemekaran wilayah otonomi baru, aspek-aspek yang kemudian harus dipenuhi adalah menyangkut kriteria dan kelayakan. Apakah untuk pemekaran provinsi wilayah otonomi baru di Kalimantan Tengah sudah memenuhi aspek-aspek dan kriteria yang dikmasud. kalau misalkan ada aspek yang tidak terpenuhi maka pembentukan daerah otonom baru tidak bisa untuk dilaksanakan

Dalam pelaksanaan persiapan untuk sebuah wilayah otonomi baru sejauh mana persiapan anggaran yang akan dikucurkan mengingat situasi kekinian yang mengalami defisit anggaran dan pendapatan diakibatkan bencana banjir yang terus melanda dan pandemic covid yang tidak berujung kepastian sampai kapan akan berakhirnya.?

Harapannya jangan sampai tergesa-gesa mengingat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa saat ini dan secara khusus masyarakat Kalimantan Tengah yang terus dilanda bencana alam karena kerusakan lingkungan dan lebih-lebih pandemic covid-19 yang seolah tiada berujung dan terus meningkat kasus positif dan korban jiwa yang meninggal karenanya.

Pertama-tama saya ingin tekankan diawal bahwa saya tidak akan berbicara soal sejarah (historis) daripada pembentukan wilayah Kalimantan Tengah karena saya yakin betul bahwa ada yang lebih kompeten untuk berbicara berkaitan dengan sejarah dibandingkan saya dan sayapun secara pribadi belum mengatakan setuju ataupun tidak berkaitan dengan kebijakan ini, karena secara pribadi saya belum mengetahui secara jelas urgensi daripada pemekaran ini sendiri, perlu diketahui bahwa tujuan daripada pemekaran itu sendiri guna tercapainya percepatan pembangunan (pemerataan pembangunan), membuka lapangan pekerjaan serta memperpendek rentang kendali kawasan pemerintahan, bagi saya begini terlepas daripada itu semua banyak hal yang memang perlu menjadi pertimbangkan nyata terlebih bagi kesejahtraan masyarakat umum dalam hal ini masyarakat Kalimantan Tengah, jikalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan mereka tidak harus dijawab dengan pemekaran wilayah (Provinsi), karena spirit daripada pemekaran ini sendiri adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayan public dan sebagainya yang tentunya bermuara pada kepentingan dan kesejahtraan masyarakat, itu yang utama. Hal lainnya adalah yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kemudian berpotensi untuk timbul pasca pemekaran, tentunya dapat diperhatikan juga bukan hanya terhadap masyarakat yang kemudian wilayahnya dimekarkan menjadi wilayah otonom baru tetapi wilayah asal (Provinsi asal) juga akan terkena imbas yang cukup signifikan daripada kebijakan tersebut. 

Ketika terbentuk daerah otonom baru & masyarakatnya tidak sejahtra lantas siapa yang bertanggungjawab, justru Negara semakin terbebani karena akan selalu mensubsidi melalui dana alokasi yang menyerap anggaran yang sangat luar biasa.

Kita ketahui bersama bahwa bakal wilayah yang akan dimekarkan ini merupakan Kabupaten-Kabupaten yang menyumbang PAD tertinggi khususnya untuk Kalimantan Tengah, bayangkan nantinya ketika terjadinya pemekaran wilayah baru maka PAD Kalimantan Tengah akan merosot tidak memiliki pendapatan asli daerah yang signifikan untuk menghidupi daerah ini  sehingga akhirnya menjadi Provinsi yang tidak mampu untuk berkembang, lalu Kesiapan daripada masyarakat itu sendiri, jangan sampai ketika terjadinya pemekaran, masyarakat local yang notabenenya penduduk asli malah terpinggirkan & tidak dilibatkan, karena soal pengelolaan birokrasi pemerintahan tentunya yang dilibatkan orang-orang yang memang mempunyai kompetensi, berbicara kompetensi (SDM) seberapa banyak masyarakat diwilayah pemekaran baru tersebut yang SDM nya punya latar belakang pendidikan tinggi, jangan sampai ketika pemekaran terjadi masyarakat local hanya menjadi penonton.

Yang tidak kalah penting juga adalah apakah pemekaran ini berdasarkan aspirasi daripada masyarakat ataukah hanya kepentingan elit semata, ini yang perlu kita ketahui bersama, kalau hal ini murni aspirasi masyarakat artinya bahwa ada ketidakpuasaan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, maka perlu adanya perhatian khusus daripada pemerintah secara khusus dalam peningkatan pelayanan public guna meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

Melihat meningginya gesekan politik yang muncul dari isu pemekaran wilayah ini, ada baiknya persoalan ini dikaji lebih serius menyangkut manfaat dan kerugian apabila pemekaran wilayah dilakukan. Karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan mereka tidak harus dijawab dengan pemekaran. Nah hal-hal demikian saya rasa bisa untuk lebih diperhatikan oleh kalangan masyarakat atau elit-elit politik baik eksekutif & legislatif tingkat Daerah ataupun Pusat.