MENURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PARTAI POLITIK
Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai poitik semakin menguat. Bagi masyarakat,
partai politik tidak bermanfaat positif untuk perbaikan hidup bangsa dan
negara, justru merusak tatanan hokum dan demokrasi serta menciptakan kondisi
politik yang tidak beraturan. Menurunnya kepercayaan ini dilatarbelakangi
adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukan melalui banyaknya kader
politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan
melakuan tindakan amoral skandal seks.
Kinerja
buruk kader partai ini membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik
sebagai pilar demokrasi. Sejatinya kader partai politik harus mampu menjaga
nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai wakil rakyat (DPRD, DPD, DPR RI, Kepala Daerah).
Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat
hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan dalam
kebijakan publik.
Partai
politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman
dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan poitik
msing-masing yang berorientasi pada
kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politk sehingga kebijakan
public tidak berpihak kepada masyarakat.
Kebijakan
kenaikkan harga sembako adalah cermin dari sikap kader politik yang tidak
menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentikan kebijakan.
Mestinya, kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut
karena mayoritas masyarakat kecil terutama petani dan buruh tidak menginginkan
adanya kebijakan kenaikan harga sembako. Namun kader partai politik yang duduk
di kursi DPR RI tidak menghiraukan suara rakyat, justru mayoritas DPR RI
merasionalisasikan kenaikan harga sembako.
Politik
Dinasti Partai Politik
Permasalahan
lain partai politik adalah kesenangannya mempertahankan politik dinasti.
Kendati partai politik menjadikan demokrasi sebagai asas dan ideologi politik,
namun dalam praktiknya mereka tidak bisa lepas dari politik dinasti. Partai
politik dikelola secara kekeluargaan. Struktur dan kepengurusan didominasi satu
keluarga. Kader-kader terbaik bangsa tidak diberikan kesempatan oleh keluarga
tertentu untuk mengatur dan mengelola partai politik. Dampak dari dinasti
politik partai politik ini adalah terbentuknya struktur negara dan pemerintahan
yang dikuasai oleh keluarga tertentu, terciptanya
diskriminasi
politik dalam berbangsa dan bernegara, dan menguatnya budaya Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
Bentuk
politik seperti inilah membuat bangsa dan negara semakin terbekalang,
termiskinkan, dan memicu lahirnya sejuta persoalan seperti tindakan teroris
serta tindakan kekerasan sosial politik. Bentuk dinasti politik partai politik
semakin diperparah lagi dengan adanya pola pikir elit partai baik di pusat
maupun di daerah bagai pola pikir pedagang.
Karena
itu, seringkali partai politik mengusung dan mendukung politisi yang tidak
searah dengan ideologi partai. Elit partai tidak memperhatikan ideologi
politisi namun melihat seberapa besar modal uang yang dimiliki politisi. Dampak
dari politisi ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki
integritas dan kapabelitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
dan profesional.
Partai
politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat,
mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung
menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Karena itu, diharapkan ditahun
pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu
berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan
berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan. Dengan melakukan
hal-hal tersebut, partai politik akan semakin mantap sebagai pilar demokrasi
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
Apasih
yang bisa kita lakukan?
Sebagai
masyarakat Indonesia kita memiliki hak dalam berpendapat, maka kita harus
bergerak dan bersuara serta membela masyarakat dalam partai politik yang tidak
bertanggung jawab atas tugasnya. Serta banyaknya partai yang tidak berpihak
pada masyarakat dan korupsi harus segera di atasi karena kita juga memiliki hak
dalam bersuara dan berpendapat.
Penulis: Terayana
#tugasopini
0 comments: